MEMBACA A.M. FATWA

Judul: Membaca A.M. Fatwa, Perubahan dan Konsistensi
Penulis: C.W. Watson, dll.
Editor: Saripudin HA & Nina Mardiana
Penerbit: Blantika (Mizan), 2008
Cetakan: I, 2008
Tebal: 171 halaman

Seorang tokoh adalah buku terbuka yang bisa dibaca siapa saja. Buku ini membuat tulisan Prof. C.W. Watson dari Inggris. Tulisan ini merupakan terjemahan Bab V bukunya, Of Self and Injustice: Autobiography and Repression in Modern Indonesia (Leiden: KITLV Press, 2006), h. 103-132.

Selain itu, dimuat dua skripsi mahasiswa UIN Jakarta, Margono dan Muhajir Arif Rahmani. Masing-masing tentang pemikiran demokrasi religius serta pemikiran dan aktivitas dakwah A.M. Fatwa.

78 TAHUN PROBOSUTEDJO

Beritabaru.com, Selasa, 13/05/2008 11:17 WIB

Judul: 78 Tahun Probosutedjo, Bertani untuk Kesejahteraan Negeri
Penulis: Qusyaini Hasan, dll.
Penerbit: Perpadi, Jakarta
Cetakan: I, 2008
Tebal: 127 halaman

Probosutedjo: “Meningkatkan Hasil Pertanian itu Gampang!

Keluar dari LP Sukamiskin, Bandung, pada 12 Maret 2008 dengan status ”orang merdeka”, Probosutejo – adik tiri almarhum mantan Presiden Soeharto itu – bertekad menerjunkan diri di bidang pertanian. Fokus perhatiannya jelas: menggenjot produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani miskin.

Melalui PT Tedja Kencana Tani Makmur, perusahaan miliknya, Probo serius terjun di bisnis padi organik – jenis tanaman padi yang diproduksi tanpa menggunakan bahan kimia – dan menjalin kemitraan dengan para petani melalui pola yang, menurutnya, saling menguntungkan.

"Saya baru enam bulan memulainya," katanya saat panen perdana padi organik di Karawang, Jawa Barat, Maret silam. Produksi padi organik olahannya bisa mencapai lebih dari 10 ton gabah kering panen (GKP). Padahal, rata-rata produksi di Karawang saat itu hanya 6,2 ton.

Maka, lahirlah apa yang disebut ”Metode Probosutedjo” (Metpro), sebuah program peningkatan produksi pertanian dengan cara pengembangan padi organik khusus benih unggul Indonesia.

Metode itu pula yang kemudian ia rumuskan dan tuangkan dalam sebuah buku berjudul Bertani untuk Kesejahteraan Negeri, yang diluncurkan di Kabupaten Sumedang, tepat di ultahnya ke 78, 1 Mei lalu.

Sumber: http://www.beritabaru.com/special.php?id=839.

JALAN DAMAI NANGGROE ENDATU

Sinar Harapan, 10 Februari 2007

Jalan Damai dalam Catatan Tokoh Aceh
Oleh: Emmy Kuswandari

Judul Buku: Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh
Penulis: Ahmad Farhan Hamid
Editor : Saripudin HA
Penerbit : Suara Bebas
Cetakan: I, Desember 2006
Halaman: 535 Halaman


Damai itu harapan, karena itu ia harus terus diperjuangkan. Keyakinan inilah yang mendasari setiap langkah Ahmad Farhan Hamid, seorang wakil rakyat dari Aceh dari hari ke hari.

Jauh sebelum ia duduk sebagai anggota parlemen. Luka batin akibat konflik berkepanjangan, meyakinkan dirinya untuk mewujudkan damai di bumi kelahirannya ini.

Konflik, perang, ketegangan dan situasi panas memang diakrabi rakyat Aceh sejak zaman penjajahan dulu. Ketegangan datang dan pergi hingga ditandatangani kesepakatan damai pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 lalu.

Semua pihak berharap, penandatanganan perjanjian damai tersebut akan menjadi embrio perdamaian kekal di Tanah Rencong.

Farhan Hamid mengatakan, konflik Aceh dengan pemerintah pusat ini sudah menyentuhnya sejak kecil. Oleh kedua orang tuanya, yang berjuang bersama Tgk Dawud Beureueh, Farhan kecil pun dibawa keluar masuk hutan. Bahkan ia pernah nyaris meninggal kala itu.

Konflik tak kunjung reda. Kecurigaan pemerintah selalu berlebih. Tempat tinggalnya pun tak luput menjadi sasaran. Rumahnya dibakar. “Konflik ini tidak hanya menyentuh kulit saya, tetapi juga jiwa dan kesadaran saya selama ini,” ujar Farhan.

Aceh yang aman dan damai memang menjadi impiannya. Tak pelak, ketika ia menjawab sebagai anggota DPR pun, selalu saja imbauan agar elemen-elemen radikal di Aceh yang bersama GAM dan juga pemerintah bersikap bijaksana untuk menyelesaikan masalah Aceh.

Jalan damai itu ternyata berliku. Nyawa hilang tak terbilang dari kekerasan dan ketegangan yang muncul antara GAM dan Pemerintah RI. Belum lagi dampak psikologis yang akan mempengaruhi satu generasi.

Aceh memiliki sejarah militansi memerangi orang-orang Portugis di tahun 1520-an dan menantang penjajah Belanda dari 1873 sampai 1913. Catatan ini masih diperpanjang dengan melancarkan perlawanan Islam terhadap Republik Indonesia di tahun 1953. Pemberontakan ini berakhir 1962, ketika, Pemerintahan Soekarno memberi jaminan bahwa Aceh akan diberi status sebagai sebuah daerah istimewa dengan otonomi luas di bidang agama, hukum adat dan pendidikan. Tetapi, selama bertahun-tahun, janji ini secara umum tidak terpenuhi.

Psikologi yang Tidak Terungkap
Jalan panjang Aceh sudah diulas banyak media, tetapi ada yang menarik dari buku Jalan Damai Nanggroe Endatu ini. Sejak pembahasan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh di DPR, ia rajin menorehkan catatanya.

Hari demi hari, waktu demi waktu, meski kadang hanya satu dua paragraf, tetapi Farhan membuat catatan, bagaimana proses RUU PA berjalan. Ketidaksukaan, tudingan miring, ketidakpercayaan dari satu pihak, diskusinya dengan banyak kelompok tentang masa depan Aceh, mewarnai catatan panjang Farhan.

Rapat intern Pansus menetapkan jadwal kerja dan mekanisme pembahasan di ruang Pansus D. Alot juga suasana rapat kali ini. FPDIP mengeluarkan jurus: semua bicara. Ada enam orang yang bicara, malah ada yang dua kali. Suasana rapat memberikan gambaran bahwa Pansus ini akan alot, banyak intrik politik, dan ambil perhatian. Dalam hati saya sempat bertanya-tanya, mungkinkah Aceh akan menjadi “korban” politik lagi. Tulis Farhan Kamis 23 Februari 2006 lalu.

Di kesempatan lain ia mencatat, “......para purnawirawan itu sangat keras menolak MoU, menyebut GAM menipu pemerintah. Mereka memang konservatif, amandeman UUD 1945 juga mereka tolak. Mereka saat ini seperti hidup di zaman yang salah, walau mereka tidak boleh disalahkan. (Rabu 1 Maret 2006).

Farhan mencatat banyak hal. Dari yang sederhana hingga pemikirannya yang serius. Bagaimana orang menanggapi RUU PA, bagaimana media memberikan ruang dan tempat untuk aturan tersebut.

Tulisan itu dibuatnya hampir tiap hari. Bagaimana rapat berjalan, bagaimana pertentangan muncul, juga perjalannya ke Swedia untuk merajut proses damai ini bersama dengan pemangku kepentingan yang lain.

Pada hari Jumat 2 Juni 2006, Farhan kembali menulis. Sebuah harian memuat berita yang menurutnya menyakitkan hati Panitia Kerja. Berita tersebut menulis anggota DPR tidak mempunyai sense of crisis karena rapat di hotel mewah. Juga adanya tuduhan rapat panja tertutup karena ada substansi RUU PA yang didagangsapikan.

Jalan Damai Nanggroe Endatu menarik untuk dibaca. Dari kertas yang berserak di meja kerjanya, Farhan cukup jeli dan teliti untuk mengisahkan kembali jalan panjang perdamaian tersebut.

Yang tidak ditemukan di buku lain adalah catatan harian yang dibuatnya sepanjang tahun ketika proses RUU PA dibuat. Buku ini di satu sisi menjadi bentuk pertanggungjawaban dirinya sebagai wakil rakyat.

UU PA memang menjadi jembatan emas menuju Aceh baru. Tetapi jembatan ini harus dilewati dengan rasa percaya dan kerjasama berbagai pihak untuk menjaga damai pascakonflik.

Kesepakatan damai mesti dikawal dengan upaya membangun kepercayaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Aceh.

Implementasi adalah pertaruhan apakah satu pihak berani memercayai pihak lain yang selama ini menjadi lawannya. n

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0702/10/opi05.html

MENGHADIRKAN MODERATISME MELAWAN TERORISME

Judul: Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme
Penulis: A.M. Fatwa
Editor: Saripudin HA
Penerbit: Blantika (PT Mizan Publika), Jakarta
Cetakan: I, September 2006 & II, Nopember 2007
Tebal: 164 halaman

Andi Mappetahang (AM) Fatwa meluncurkan dua bukunya: "Khutbah-Khutbah Politik AM Fatwa di Masa Orde Baru" dan "Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme", Senin (21/5) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Buku mengenai khotbah politik diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan mengenai moderatisme melawan terorisme diterbitkan penerbit Mizan. Dalam buku mengenai khotbah politiknya, Fatwa memuat khotbah Idul Fitri pada 1979 tentang pemimpin umat dan khotbah tahun 1980 tentang Pancasila.

Dalam peluncuran kedua bukunya, Fatwa mengundang pembahas, antara lain Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ketua MK Jimly Assiddiqie, anggota Komisi I DPR Slamet Effendi Yusuf, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum PP muhammadiyah Din Syamsudidin.

Kedua buku terbit di tengah kesibukan Fatwa menjadi Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi I DPR. Fatwa termasuk anggota DPR/MPR paling produktif menerbitkan buku. Di era Akbar Tandjung memimpin DPR, Fatwa berhasil menerbitkan 14 buku sekaligus memeproleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Kini di separuh perjalanan menjadi anggota DPR di era Ketua DPR Agung Laksono, Fatwa sudah menambah deret jumlah buku yang diterbitkan sekaligus tercatat sebagai politisi paling produktif menerbitkan buku.

Sumber: http://www.antara.co.id/arc/2007/5/20/fatwa-bukukan-khotbah-politik-selama-orde-baru/

PEREMPUAN, CATATAN SEPANJANG JALAN

Judul: Perempuan, Catatan Sepanjang Jalan
Penulis: Zahara D. Noer
Editor: Saripudin HA
Penerbit: Yayasan Risalah, Jakarta
Cetakan: I, 2005
Tebal: xii + 610 halaman

Buku ini berisi kisah masa kecilnya di Sumatera Utara pada masa perang kemerdekaan, kuliah di UGM, penelitian tentang Islam di Sumatera Barat, studi s2 di Amerika Serikat, kehidupannya bersama suami (Prof. Deliar Noer), hijrahnya ke Australia, hingga kepemimpinannya selama dua periode di Wanita Islam.

Buku otobiografi Zahara D. Noer ini kaya dengan detail peristiwa. Sebagai seorang antropolog, penulis sangat kuat dalam menguraikan peristiwa atau obyek.

KNIP PARLEMEN INDONESIA 1945-1950

Judul: KNIP, Parlemen Indonesia 1945-1950
Penulis: Deliar Noer & Akbarsyah
Editor: Saripudin HA
Penerbit: Yayasan Risalah, Jakarta
Cetakan: I, 2005
Tebal: x + 412 halaman

Buku KNIP membahas kedudukan dan peranan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), parlemen pertama Indonesia merdeka, 1945-1950. Buku ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang "Peranan dan Kedudukan Parlemen di Indonesia 1945-1985, yang dilakukan Prof. Deliar Noer bersama sejumlah peneliti muda FISIP UI (saat itu) seperti Akbarsyah, Arbi Sanit, dan Zulfikar Ghazali, sejak tahun 1986 hingga sekitar tahun 1990.

Buku ini dimulai dengan catatan atas perkembangan ide para founding fathers mengenai parlemen dalam struktur negara Indonesia, untuk selanjutnya menguraikan praktek ide itu dalam lingkungan sosial politik setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Ia mengisahkan dan menganalisa dinamika internal KNIP, baik seputar masalah-masalah kelembagaannya maupun sikap anggotanya terhadap perkembangan kehidupan kebangsaan, tetapi juga menuturkan bagaimana perkembangan eksternal di luar KNIP, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah Sjahrir dan Bung Hatta serta langkah politik Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan, berpengaruh terhadap kinerja dan format KNIP sebagai lembaga perwakilan.

Kesimpulan studi ini menyatakan bahwa cara kerja KNIP—yang tidak disertai dengan pemilihan umum itu—bagai lebih berbobot dibandingkan dengan cara kerja DPR dan MPR di tahun-tahun Demokrasi Terpimpin dan di masa Orde Baru—walaupun yang akhir ini disertai dengan pemilihan umum.

(Sayang, hingga Prof. Deliar Noer meninggal dunia pada 18 Juni 2008, hasil penelitian lainnya belum sempat diterbitkan).

BEGAWAN POLITIK, DELIAR NOER 75 TAHUN

Memotret Begawan Politik Indonesia

Judul: Begawan Politik, Deliar Noer 75 Tahun
Penerbit: Panitia Penerbitan Buku 75 Tahun Prof. Dr. Deliar Noer, Jakarta
Editor: Saripudin HA
Cetakan: I, 2001
Tebal: xii + 356 halaman

Buku Begawan Politik adalah persembahan atas 75 tahun usia Prof. Dr. Deliar Noer. Buku ini seolah menyempurnakan buku Aku Bagian Umat Aku Bagian Bangsa (Mizan, Bandung, 2006). Jika Aku Bagian Umat Aku Bagian Bangsa berbicara dengan bahasa Deliar sendiri, maka buku ini berbicara tentang doktor ilmu politik pertama di Indonesia ini dengan bahasa dan bacaan orang lain, tokoh lain, atas pemikiran dan perjalanan hidup pribadi dan sosial Deliar Noer.

Bukan saja tokoh dekat yang menulis, seperti George McT. Kahin, Ali Sadikin, H.M. Sanusi, Meutia Hatta-Swasono, tetapi juga tokoh yang mengambil jalan lain, seperti A. Dahlan Ranuwihardjo, Nurcholish Madjid, Akbar Tandjung, dan Amien Rais. Di antara penulis lainnya adalah Miriam Budiardjo, Azyumardi Azra, dan Salahudin Wahid.

Sebelum tulisan para kontributor itu, dimuat suatu dua bagian, yaitu (1) tulisan dan wawancara Deliar Noer mengenai reformasi, dan (2) liputan berita pers terhadap kegiatan Deliar. Di bagian Lampiran dilengkapi pula dengan berita-berita terkait reformasi politik di Indonesia.