Menuju Televisi yang Ramah Keluarga

Saat ini tercatat ada 11 stasiun televisi di Indonesia plus puluhan televisi lokal. Tiap hari pemirsa televisi di Indonesia dijejali dengan aneka program acara. Masing-masing stasiun bersaing untuk menarik perhatian pemirsa televisi. Di tengah banyaknya sajian acara di televisi ini, yang belum banyak dilakukan adalah menanyakan kepada pemirsa bagaimana penilaian mereka atas acara-cara tersebut. Apakah acara-acara yang disajikan oleh televisi itu baik bagi mereka, apakah ramah bagi anak-anak, apakah menambah informasi dan meningkatkan daya kritis mereka, dan sebagainya.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akhir tersebut, Yayasan SET, Yayasan TIFA, The Habibie Center, IJTI, dan LSPR mengadakan riset Rating Publik di 11 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Batam, Pontianak, dan Palembang, dengan 220 responden. Dari jumlah ini sebanyak 191 kuisioner kembali dan dianalisis. Proses wawancara lapangan berlangsung Maret-April 2008. Riset ini dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari Agus Sudibyo (Project Director), Eriyanto (Peneliti Utama), serta Aunul Huda dan Bejo Untung (Asisten Peneliti).

Hasil riset menunjukkan, 51,8% responden menilai jumlah tayangan untuk anak kurang banyak, bahkan 32,5% responden menilai jumlahnya sangat sedikit. Dari aspek kualitas, 46,1% responden menilai program anak-anak di TV saat ini berkualitas buruk.

Secara umum, 51,8% responden menilai kualitas program acara TV biasa saja, 27,2% menilai sudah baik, sedang 24,6% menilai buruk. Dilihat dari aspek memberikan model perilaku yang baik, TV kita masih berkualitas buruk. Hanya 10,5% responden yang menilai program-program TV selama ini sudah memberi model perilaku yang baik. Sementara 58,6% menilainya buruk.

Pada tayangan hiburan, prosentase responden yang menilai buruk lebih besar, 68,6%. Sebagian besar responden menilai tayangan hiburan TV gagal menyajikan adegan tanpa kekerasan (59,2%), tanpa pornografi (51,8%), dan tema yang relevan dengan kenyataan di masyarakat (70,7%). Mereka menilai hiburan di TV tidak ramah kepada anak-anak (80,1%).

Sila hubungi lembaga penyelenggara riset untuk mengetahui hasil riset Rating Publik selengkapnya.[]

Trend Politisi Bikin Buku

NEWSLINKweb, Monday, November 17, 2008

Menerbitkan buku belakangan ini menjadi trend bagi para politisi. Hampir tak ada bulan berlalu tanpa peluncurunnya. Entah karena kemampuan intelektual mumpuni atau sekedar latah. Respon publik terhadap buku itu menjadi urusan belakangan. Apalagi menjelang pemilu legislatif, menjadi bagian alat kampanye untuk dibagi-bagikan ke konstituen. Peluncurannya pun biasanya diadakan di hotel megah dengan narasumber tokoh atau pengamat ternama.

Sementara, tulisan ini difokuskan ke para politisi Senayan. A.M. Fatwa salah satu ikon perlawanan rejim Orde Baru paling tidak telah menerbitkan 18 buku sejak keluar penjara sebagai tahanan politik sampai sekarang diposisi Wakil Ketua MPR. Fatwa, pantas disebut anggota yang paling produktif menulis buku, sehingga tak aneh dia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Dua karya terbarunya Khutbah-khutbah Politik di Masa Orba dan Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme (2007). Fatwa memang rajin menuangkan ide orisinalnya jadi bukan sekedar kutipan atau tulisan di media massa dijadikan buku. Khusus perlawanannya terhadap rejim Soeharto digambarkan dalam Menggugat dari Balik Penjara (1999).

Yuddy Chrisnandy, tokoh muda Partai Golkar yang berniat menjadi capres menulis tesisnya dalam trilogi. Reformasi TNI, Hubungan Sipil dan Militer (2005), Kesaksian Para Jenderal (2006) keduanya diterbitkan LP3ES. Sementara Military Reform Post Soeharto Era (2007) diterbitkan NTU Singapura. “Disertasi saya dinilai penerbit bagus karena belum ada yang nulis secara akademis soal reformasi TNI. Apalagi saya melakukan wawancara ke lebih 26 jenderal. Buku pertama telah masuk cetakan kedua. Saya bahkan menerima bonus Rp 20 juta,” ujarnya. Menghangatnya isu capres belakangan ini, mendorong Yuddy merangkai kumpulan tulisan lewat Beyond Parliament (2008). “Sudah lama saya menulis di media tentang kepemimpinan pasca reformasi, hegemoni elit dan pentingnya pemimpin muda, jadi gak asal-asalan bikin buku,” tambah Yuddy.

Langkah Yuddy diikuti Aziz Syamsuddin. Wakil ketua Komisi III DPR ini mengangkat disertasi tentang perjudian menjadi buku Dekriminalisasi Tindak Pidana Perjudian (2007).

Lain lagi, dengan politisi senior PDI Perjuangan, Sabam Sirait. Pria kelahiran 13 Oktober 1936 ini tidak tahu menahu kalau keluarganya termasuk anaknya Maruarar Sirait (anggota Fraksi PDIP) menyiapkan biografi Meniti Demokrasi Indonesia (2006). Buku ini dihadiahkan secara khusus saat merayakan ulang tahunnya ke-70 dalam suatu acara meriah dengan keynote speaker Megawati Soekarnoputri.

Pembahasan RUU pun bisa menjadi ide dasar. Otonomi khusus Aceh yang mendapat sorotan internasional menginspirasi Ferry Mursyidan Baldan, ketua pansus saat itu dan anggota DPR asal NAD Ahmad Farhan Hamid. Tak lama setelah pengesahan RUU dan penandatanganan MoU Helsinki, seolah berlomba hampir bersamaan Ferry dan Ahmad Farhan membukukan kronologis pembahasannya.

Bagaimana respon publik atas “hujan” peluncuran buku itu? Barangkali bicara sukses secara komersial justru dirasakan oleh mantan anggota DPR periode 1999-2004 Baharuddin Aritonang. Empat buku ditulisnya. Orang Batak Naik Haji (2002), Ketawa Ngakak di Senayan (2003), Dari Uang Rakyat Sampai Pasien Politik (2004), serta Orang Batak Berpuasa (2007) setelah dia bertugas sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BA, demikian Baharuddin disapa, bangga sebab tahun lalu dikabari oleh Ketua DPR Agung Laksono, buku Ketawa Ngakak disimpan di perpustakaan Capitol Hill untuk seksi Indonesia. “Padahal biasanya yang dipajang di library of congress Amerika Serikat itu bernada serius lo,” ujarnya tersenyum pekan lalu. Cerita-cerita para anggota saat di Senayan, ditulisnya secara jenaka namun orisinal. Buku itu telah dicetak ulang sampai empat kali. “Saya akan menulis lagi pengalaman di BPK,” janjinya.

Soal keraguan atas kualitas, Yuddy lebih suka berpikir positif tanpa lupa memberi saran. “Bikin buku itu bagus karena bisa menuangkan visi dan pengalaman aktivitas politik. Politisi jangan cuma ngomong, tapi harus bisa nulis. Tapi, tentunya buku ditulis sendiri ya. Bukan diorder ke orang lain penulisannya,” ujarnya.

Surip, penjual buku di Nusantara II Gedung DPR, mengakui menerima titipan buku-buku karya anggota dewan yang terhormat itu. “Gak bisa ditebak penjualannya. Pembeli kebanyakan tamu dari luar daerah yang datang ke paripurna. Buku Yuddy, Beyond Parliament laku. Sudah terjual 25. Mungkin karena baru launching atau karena dia mau capres ya,” kata Surip. Dia malah menegaskan buku terkait dengan Bung Karno yang dicari. Nah lo!.*[MO]

Sumber: http://newslinkweb.com/2008/11/17/trend-politisi-bikin-buku/

EDDIE WIDIONO DI BAWAH PUSARAN MEDIA

Judul: Eddie Widiono di Bawah Pusaran Media
Penulis: Qusyaini Hasan dll.
Penerbit: Nextmedia, Jakarta
Cetakan: I, 2007
Tebal: 160 halaman

Sebagai arena publik, media massa seharusnya berfungsi memasok, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan guna memfasilitasi pembentukan pendapat umum (opini publik) dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen. Namun, organisasi, modal, ideologi, maupun kultur yang dikembangkan memungkinkan institusi media tidak lagi menikmati kebebasan dan independensinya. Lebih dari itu, situasi ini memberikan ruang gerak baru bagi media untuk memunculkan orientasi, penyikapan, maupun ideologi sosial, ekonomi, maupun politik media yang direkonstruksikan melalui pemberitaannya.

Atas dasar itulah buku ini diterbitkan. Tidak hanya mendeteksi kecenderungan-kecenderungan sikap, orientasi, maupun ideologi pers, riset dalam buku ini juga mencoba menelisik lebih jauh bagaimana media melakukan penilaian, evaluasi, atau redefinisi terhadap fakta berita yang dibangun dalam suatu kemasan (pakage) sikap politik maupun ekonomi tertentu. Selain itu, riset juga menelusuri bagaimana media melakukan pemihakan dengan memberikan citra positif, penolakan dengan citra delegitimatif, maupun sikap netral akibat keberhati-hatikan dalam kebijakan redaksionalnya.

Lalu, mengapa sosok Dirut PLN dipentingkan dalam riset ini? Sebagai pejabat publik yang menangani persoalan kelistrikan nasional, sosok Eddie Widiono seringkali menjadi sorotan publik. Tak terbantahkan lagi, listrik yang menjadi hajat hidup rakyat banyak menempatkan Eddie Widiono sebagai orang nomor satu yang dapat dijadikan kambing hitam sekaligus muara persoalan jika kondisi kelistrikan nasional tidak memberikan kepuasan maksimal bagi seluruh rakyat. Sedikit saja terjadi sesuatu yang berkait dengan soal listrik, serta merta, namanya akan disebut-sebut. Apalagi saat terjadi kenaikan tarif dasar listrik, dia menjelma menjadi public enemy number one.

Penelitian ini mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti; Bagaimana media massa memaknai dugaan korupsi yang melibatkan Eddie Widiono? Bagaimana pola maupun kecenderungan pemberitaan pers berkaitan dengan dugaan korupsi ini? Apakah media memperlihatkan orientasi politik maupun ekonomi yang berbeda terhadap fakta-fakta seputar kasus ini? Lebih dari itu, apakah media telah melakukan pencitraan tertentu terhadap sosok maupun figur Eddie Widiono, serta bagaimana melakukannya?

Selanjutnya, media massa cetak yang dijadikan subyek penelitian ini cukup beragam, baik dari segmentasi pembacara maupun produk jurnalistiknya, seperti berita dan tajuk rencana (editorial). Surat kabar/ koran yang terpilih antara lain Kompas, Rakyat Merdeka, Media Indonesia, Suara Pembaruan. Sedangkan majalah berita yang terpilih antara lain Tempo, Gatra, dan Trust.

PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

KOMPAS, Minggu, 14 September 2008

Diskursus Partai Lokal di Aceh

Judul : Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan
Penulis : Ahmad Farhan Hamid
Editor : Saripudin HA
Penerbit : Kemitraan, Jakarta
Cetakan : I, Mei 2008
Tebal : 274 halaman

ISU partai politik (parpol) lokal di Aceh secara politis tertuang dalam lampiran Provisional Understanding yang ditandatangani­ Pemerintah RI dan wakil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Geneva, Swiss. Lampiran bertanggal 9 Januari 2001 itu menjadi dokumen pertama di Indonesia yang menyebut adanya calon nonpartai dan partai daerah atau parpol lokal yang dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum di Aceh.

Dalam perjalanannya, muncul kontroversi terhadap pembentukan parpol lokal yang dituntut oleh GAM tersebut. Sebagian berpendapat bahwa pembentukan parpol lokal di Aceh adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh.

Selain menyajikan format parpol lokal di Aceh, buku ini juga meng­uraikan sejarah dan perkembangan kepartaian di Indonesia sejak masa pendudukan Belanda dan Jepang hingga masa setelah reformasi. Penulis yang ter­catat sebagai konseptor awal UU Otonomi Khusus Aceh ini juga membahas sejarah dan perkembangan parpol lokal di beberapa negara, seperti Inggris, Spanyol, Finlandia, India, dan Malaysia. (TGH/Litbang Kompas)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/14/01154059/buku.baru

MEMBACA A.M. FATWA

Judul: Membaca A.M. Fatwa, Perubahan dan Konsistensi
Penulis: C.W. Watson, dll.
Editor: Saripudin HA & Nina Mardiana
Penerbit: Blantika (Mizan), 2008
Cetakan: I, 2008
Tebal: 171 halaman

Seorang tokoh adalah buku terbuka yang bisa dibaca siapa saja. Buku ini membuat tulisan Prof. C.W. Watson dari Inggris. Tulisan ini merupakan terjemahan Bab V bukunya, Of Self and Injustice: Autobiography and Repression in Modern Indonesia (Leiden: KITLV Press, 2006), h. 103-132.

Selain itu, dimuat dua skripsi mahasiswa UIN Jakarta, Margono dan Muhajir Arif Rahmani. Masing-masing tentang pemikiran demokrasi religius serta pemikiran dan aktivitas dakwah A.M. Fatwa.

78 TAHUN PROBOSUTEDJO

Beritabaru.com, Selasa, 13/05/2008 11:17 WIB

Judul: 78 Tahun Probosutedjo, Bertani untuk Kesejahteraan Negeri
Penulis: Qusyaini Hasan, dll.
Penerbit: Perpadi, Jakarta
Cetakan: I, 2008
Tebal: 127 halaman

Probosutedjo: “Meningkatkan Hasil Pertanian itu Gampang!

Keluar dari LP Sukamiskin, Bandung, pada 12 Maret 2008 dengan status ”orang merdeka”, Probosutejo – adik tiri almarhum mantan Presiden Soeharto itu – bertekad menerjunkan diri di bidang pertanian. Fokus perhatiannya jelas: menggenjot produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani miskin.

Melalui PT Tedja Kencana Tani Makmur, perusahaan miliknya, Probo serius terjun di bisnis padi organik – jenis tanaman padi yang diproduksi tanpa menggunakan bahan kimia – dan menjalin kemitraan dengan para petani melalui pola yang, menurutnya, saling menguntungkan.

"Saya baru enam bulan memulainya," katanya saat panen perdana padi organik di Karawang, Jawa Barat, Maret silam. Produksi padi organik olahannya bisa mencapai lebih dari 10 ton gabah kering panen (GKP). Padahal, rata-rata produksi di Karawang saat itu hanya 6,2 ton.

Maka, lahirlah apa yang disebut ”Metode Probosutedjo” (Metpro), sebuah program peningkatan produksi pertanian dengan cara pengembangan padi organik khusus benih unggul Indonesia.

Metode itu pula yang kemudian ia rumuskan dan tuangkan dalam sebuah buku berjudul Bertani untuk Kesejahteraan Negeri, yang diluncurkan di Kabupaten Sumedang, tepat di ultahnya ke 78, 1 Mei lalu.

Sumber: http://www.beritabaru.com/special.php?id=839.

JALAN DAMAI NANGGROE ENDATU

Sinar Harapan, 10 Februari 2007

Jalan Damai dalam Catatan Tokoh Aceh
Oleh: Emmy Kuswandari

Judul Buku: Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh
Penulis: Ahmad Farhan Hamid
Editor : Saripudin HA
Penerbit : Suara Bebas
Cetakan: I, Desember 2006
Halaman: 535 Halaman


Damai itu harapan, karena itu ia harus terus diperjuangkan. Keyakinan inilah yang mendasari setiap langkah Ahmad Farhan Hamid, seorang wakil rakyat dari Aceh dari hari ke hari.

Jauh sebelum ia duduk sebagai anggota parlemen. Luka batin akibat konflik berkepanjangan, meyakinkan dirinya untuk mewujudkan damai di bumi kelahirannya ini.

Konflik, perang, ketegangan dan situasi panas memang diakrabi rakyat Aceh sejak zaman penjajahan dulu. Ketegangan datang dan pergi hingga ditandatangani kesepakatan damai pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 lalu.

Semua pihak berharap, penandatanganan perjanjian damai tersebut akan menjadi embrio perdamaian kekal di Tanah Rencong.

Farhan Hamid mengatakan, konflik Aceh dengan pemerintah pusat ini sudah menyentuhnya sejak kecil. Oleh kedua orang tuanya, yang berjuang bersama Tgk Dawud Beureueh, Farhan kecil pun dibawa keluar masuk hutan. Bahkan ia pernah nyaris meninggal kala itu.

Konflik tak kunjung reda. Kecurigaan pemerintah selalu berlebih. Tempat tinggalnya pun tak luput menjadi sasaran. Rumahnya dibakar. “Konflik ini tidak hanya menyentuh kulit saya, tetapi juga jiwa dan kesadaran saya selama ini,” ujar Farhan.

Aceh yang aman dan damai memang menjadi impiannya. Tak pelak, ketika ia menjawab sebagai anggota DPR pun, selalu saja imbauan agar elemen-elemen radikal di Aceh yang bersama GAM dan juga pemerintah bersikap bijaksana untuk menyelesaikan masalah Aceh.

Jalan damai itu ternyata berliku. Nyawa hilang tak terbilang dari kekerasan dan ketegangan yang muncul antara GAM dan Pemerintah RI. Belum lagi dampak psikologis yang akan mempengaruhi satu generasi.

Aceh memiliki sejarah militansi memerangi orang-orang Portugis di tahun 1520-an dan menantang penjajah Belanda dari 1873 sampai 1913. Catatan ini masih diperpanjang dengan melancarkan perlawanan Islam terhadap Republik Indonesia di tahun 1953. Pemberontakan ini berakhir 1962, ketika, Pemerintahan Soekarno memberi jaminan bahwa Aceh akan diberi status sebagai sebuah daerah istimewa dengan otonomi luas di bidang agama, hukum adat dan pendidikan. Tetapi, selama bertahun-tahun, janji ini secara umum tidak terpenuhi.

Psikologi yang Tidak Terungkap
Jalan panjang Aceh sudah diulas banyak media, tetapi ada yang menarik dari buku Jalan Damai Nanggroe Endatu ini. Sejak pembahasan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh di DPR, ia rajin menorehkan catatanya.

Hari demi hari, waktu demi waktu, meski kadang hanya satu dua paragraf, tetapi Farhan membuat catatan, bagaimana proses RUU PA berjalan. Ketidaksukaan, tudingan miring, ketidakpercayaan dari satu pihak, diskusinya dengan banyak kelompok tentang masa depan Aceh, mewarnai catatan panjang Farhan.

Rapat intern Pansus menetapkan jadwal kerja dan mekanisme pembahasan di ruang Pansus D. Alot juga suasana rapat kali ini. FPDIP mengeluarkan jurus: semua bicara. Ada enam orang yang bicara, malah ada yang dua kali. Suasana rapat memberikan gambaran bahwa Pansus ini akan alot, banyak intrik politik, dan ambil perhatian. Dalam hati saya sempat bertanya-tanya, mungkinkah Aceh akan menjadi “korban” politik lagi. Tulis Farhan Kamis 23 Februari 2006 lalu.

Di kesempatan lain ia mencatat, “......para purnawirawan itu sangat keras menolak MoU, menyebut GAM menipu pemerintah. Mereka memang konservatif, amandeman UUD 1945 juga mereka tolak. Mereka saat ini seperti hidup di zaman yang salah, walau mereka tidak boleh disalahkan. (Rabu 1 Maret 2006).

Farhan mencatat banyak hal. Dari yang sederhana hingga pemikirannya yang serius. Bagaimana orang menanggapi RUU PA, bagaimana media memberikan ruang dan tempat untuk aturan tersebut.

Tulisan itu dibuatnya hampir tiap hari. Bagaimana rapat berjalan, bagaimana pertentangan muncul, juga perjalannya ke Swedia untuk merajut proses damai ini bersama dengan pemangku kepentingan yang lain.

Pada hari Jumat 2 Juni 2006, Farhan kembali menulis. Sebuah harian memuat berita yang menurutnya menyakitkan hati Panitia Kerja. Berita tersebut menulis anggota DPR tidak mempunyai sense of crisis karena rapat di hotel mewah. Juga adanya tuduhan rapat panja tertutup karena ada substansi RUU PA yang didagangsapikan.

Jalan Damai Nanggroe Endatu menarik untuk dibaca. Dari kertas yang berserak di meja kerjanya, Farhan cukup jeli dan teliti untuk mengisahkan kembali jalan panjang perdamaian tersebut.

Yang tidak ditemukan di buku lain adalah catatan harian yang dibuatnya sepanjang tahun ketika proses RUU PA dibuat. Buku ini di satu sisi menjadi bentuk pertanggungjawaban dirinya sebagai wakil rakyat.

UU PA memang menjadi jembatan emas menuju Aceh baru. Tetapi jembatan ini harus dilewati dengan rasa percaya dan kerjasama berbagai pihak untuk menjaga damai pascakonflik.

Kesepakatan damai mesti dikawal dengan upaya membangun kepercayaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Aceh.

Implementasi adalah pertaruhan apakah satu pihak berani memercayai pihak lain yang selama ini menjadi lawannya. n

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0702/10/opi05.html