KOMPAS, Minggu, 14 September 2008
Diskursus Partai Lokal di Aceh
Judul : Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan
Penulis : Ahmad Farhan Hamid
Editor : Saripudin HA
Penerbit : Kemitraan, Jakarta
Cetakan : I, Mei 2008
Tebal : 274 halaman
ISU partai politik (parpol) lokal di Aceh secara politis tertuang dalam lampiran Provisional Understanding yang ditandatangani Pemerintah RI dan wakil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Geneva, Swiss. Lampiran bertanggal 9 Januari 2001 itu menjadi dokumen pertama di Indonesia yang menyebut adanya calon nonpartai dan partai daerah atau parpol lokal yang dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum di Aceh.
Dalam perjalanannya, muncul kontroversi terhadap pembentukan parpol lokal yang dituntut oleh GAM tersebut. Sebagian berpendapat bahwa pembentukan parpol lokal di Aceh adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh.
Selain menyajikan format parpol lokal di Aceh, buku ini juga menguraikan sejarah dan perkembangan kepartaian di Indonesia sejak masa pendudukan Belanda dan Jepang hingga masa setelah reformasi. Penulis yang tercatat sebagai konseptor awal UU Otonomi Khusus Aceh ini juga membahas sejarah dan perkembangan parpol lokal di beberapa negara, seperti Inggris, Spanyol, Finlandia, India, dan Malaysia. (TGH/Litbang Kompas)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/14/01154059/buku.baru
October 13th, 2008 at 3:20 pm
ReplyDeleteaslm, Wr.Wb.
teurimong geunaseh sebelumnya, saya sangat tertarik dengan adanya penerbitan buku ini, moga kedepan aceh akan lebih terbuka dan bangsa aceh akan lebih bermartabat di mata indonesia maupun dunia international, saya hanya ingin mengatakan sejauh ini indonesia belum percaya sepenuhnya terhadap rakyat aceh, namun selama pemerintahan sby saya merasa kepercayaan ini sudah ada walaupun masih ada pihak yang meragukan aceh.
indonesia sebelumnya hanya mengedepankan keutuhan NKRI tanpa melihat realitas yang terjadi dilapangan, misal keadilan dan ham sangat diabaikan diaceh,
saya sangat merasakan bagaimana pahitnya hidup semasa DOM, Darurat Militer atau Darurat Sipil, itu adalah bentuk balas budi indonesia untuk rakyat aceh.
aceh sangat tertinggal sudah jika dibandingkan dengan wilayah lain dengan alasan keamanan banyak pembangunan yang di abaikan, sebenarnya indonesia sudah bisa membuat aceh aman sejak dahulu, dengan menarik tenteranya. dan membina masyarakat dan korban-korban perang gerilia sebelumnya.
wassalam
aneuk aceh.